BIDANG WASNAKER DAN HI

06 2016

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrialmenyelenggarakan fungsi:

  1. penkoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakaan dibidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  2. pengkoordinasian penyiapan bahan pelayanan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  3. pengkoordinasian penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  4. pengkoordinasian penyiapan bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  5. pemverifikasian pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) daerah provinsi;
  6. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB);
  7. pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  8. pengkoordinasian pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
  9. pengkoordinasian pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  10. pengkoordinasian pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
  11. pengkoordinasian penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK); dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangkamelaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatanmenyelenggarakan fungsi:

  1. perencanaan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  2. pengoordinasian pelayanan di bidang Pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  3. penatausahaan bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  4. penyusunan bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  5. perencanaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  6. pengoordinasian pelayanan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  7. penatausahaan bahan evaluasi di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  8. penyusunan pelaporan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  9. pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangkapelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaanmenyelenggarakan fungsi:

  1. perencanaan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
  2. pelayanan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
  3. penatausahaan bahan evaluasi di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
  4. penyusunan bahan pelaporan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu bidang dalam rangkamelaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis hubungan industrial dan jaminan sosial. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosialmenyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan pemeriksaan dokumen pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB);
  2. perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
  3. perencanaan bimbingan teknis penerapan struktur dan skala upah, upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK);
  4. penyiapan bahan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  5. perencanaan pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
  6. perencanaan pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  7. perencanaan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
  8. penyiapan bahan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan hubungan industrial; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.