BIDANG PEMBINAAN, PELATIHAN,PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIFITAS (PPPTKP)

18 2017

Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas

 Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pelatihan, penempatan  dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitasmenyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis program kerja bidang;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja dan produktivitas;
  3. perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja;
  4. perumusan  kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja;
  5. perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja;
  6. perumusan kebijakan teknis koordinasi penempatan tenaga kerja;
  7. perumusan kebijakan teknis pembinaan pelatihan dan pemagangan;
  8. perumusan kebijakan teknis standardisasi sertifikasi dan kompetensi;
  9. perumusan kebijakan teknis pembinaan produktivitas;
  10. perumusan kebijakan teknis pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
  11. perumusan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
  12. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  13. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang;
  14. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelatihan, Pemagangan, Standardisasi Kompetensi, Sertifikasi dan Produktivitasmempunyai tugasmembantu bidang dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan pelatihan, pemagangan, standardisasi kompetensi, sertifikasi dan produktivitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pelatihan, Pemagangan, Standardisasi Kompetensi, Sertifikasi dan Produktivitasmenyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program kerja Pelatihan, Pemagangan, Standardisasi Kompetensi, Sertifikasi dan Produktivitas;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan, Pemagangan, Standardisasi Kompetensi, Sertifikasi dan Produktivitas;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan instruktur, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta;
  4. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan pelatihan tenaga kerja dan purna kerja;
  5. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan pemagangan di lembaga pelatihan kerja, perusahaan, dan luar negeri;
  6. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi Standarisasi Kompetensi tenaga kerja;
  7. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi Sertifikasi tenaga kerja;
  8. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
  9. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas kepada lembaga, masyarakat dan perusahaan.
  10. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengukuran produktivitas sektoral, perusahaan dan tenaga kerja;
  11. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  12. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pelatihan, Pemagangan, Standardisasi Kompetensi, Sertifikasi dan Produktivitas;
  13. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugasmembantu Bidang dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penempatan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Penempatan Tenaga Kerjamenyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program kerja seksi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penempatan tenaga kerja;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyebaran informasi pasar kerja;
  4. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja;
  5. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pedoman pembinaan dan pengendalian tenaga kerja asing;
  6. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan pedoman perijinan tenaga kerja asing (TKA);
  7. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL) dan antar kerja antar daerah (AKAD);
  8. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan pertimbangan teknis rekruitmen, AKL dan AKAD;
  9. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja melalui AKL, dan AKAD;

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) keluar negeri;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan TKI ke luar negeri;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan pertimbangan teknis perekrutan TKI ke luar negeri;
  4. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  5. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan penempatan tenaga kerja;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerjamenyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program kerja perluasan kesempatan kerja;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri profesional di pedesaan dan perkotaan;
  4. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kerja mandiri;
  5. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis pengembangan usaha mandiri;
  6. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan pedoman bimbingan, panduan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan sarjana;
  7. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kerjasama instansi pemerintah maupun swasta untuk pengembangan usaha mandiri percontohan;
  8. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan terapan teknologi tepat guna;
  9. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaanpadat karya produktif dan padat karya infrastruktur;
  10. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan terhadap pendamping pemberdayaan masyarakat;
  11. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
  12. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan laporan kegiatan perluasan kesempatan kerja secara berkala;
  13. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS);
  14. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program usaha mandiri sektor informal serta padat karya;
  15. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  16. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi perluasan kesempatan kerja;
  17. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.